TULISAN

TULISAN BEBAS

NAMA : MOHAMMAD TAUFIQ
KELAS : 2EB18
NPM : 26209757
DOSEN : MAHASI KHALIFAH
TULISAN : EKONOMI KOPERASI (SOFT SKILL)

PARTAI POLITIK DI INDONESIA


Pertama saya akan menjelaskan sejarah dari partai politik itu sendiri, Partai politik pertama lahir di zaman colonial sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Pada suasana tersebut semua organisasi apakah bertujuan social (contoh Budi utomo & Muhammadiah) atau terang – terangan menganut asas politik/agama (contoh sarikat islam & partai katolik), memainkan peranan penting dalam berkembangnya pergerakan nasional. Dahulu didirikan Volksraad dan beberapa partai dan organisasi bergerak melalui Volksraad. Pada tahun 1939 banyak fraksi – fraksi dalam Volksraad, seperti fraksi nasional pimpinan Husni Thamrin, PPBB (Perhimpunan pegawai bestur bumi – putra) di bawah pimpinan prawoto & “ indonesische Nationale Groep” di bawah pimpinan Muhammad Yamin. Pada tahun 1939 dibentuk K.R.I (Komite Rakyat Indonesia) yang beranggotakan GAPI (Gabungan politik Indonesia yang beraliran Nasional), MIAI ( Majelis islam ala’a Indonesia yang beraliran islam
), dan MRI (Majelis Rakyat Indonesia yaitu gabungan organisasi buruh). Pada zaman dahulu kegiatan politik dalam zaman pendudukan Jepang dilarang, hanya Golongan Islam diberi kebebasan untuk membentuk partai Masyumi. Tapi kira – kira setelah satu bulan Proklamasi Kemerdekaan, dibuka tanpa ada larangan dari Jepang kesempatan untuk mendirikan partai politik, dan sangat antusias. Dengan begitu kepartaian balik lagi ke pola multi-partai yang telah dimulai pada zaman colonial. Pada tahun 1955 diadakan pemilihan umum dan membawa penyerdehanaan dalam jumlah partai dan jelas muncul empat partai besar, yaitu Masyumi, PNI, NU, dan PKI. tapi partai tersebut tidak menyelenggarakan fungsinya dengan yang diharapkan. Mengenai partai dalam masa system parlementer DANIEL S.LEV pernah menulis : “ Sistem partai di Indonesia menunjukan beberapa gejala kekacauan yang tidak asing bagi system multi-partai di dunia. Ada partai kecil yang mempunyai pengaruh yang jauh
lebih besar dari dukungannya dalam masyarakat, dan tidak ada partai yang mengembangkan sikap tanggung jawab penuh seperti yang terdapat pada partai yang menguasai pemerintahan tanpa koalisi. Dan lagipula, system parlementer di Indonesia tidak pernah memiliki kekuasaan sepenuhnya, kewenangan dan keabsahan dalam tat tertib politik dan tidak dapat menguasai segala aspek situasi konflik politik. Pada akhirnya pemerintahan parlementer jatuh ke presiden dan tentara. Dan memicu timbulnya demokrasi terpimpin”. Berikut ialah mengenai partai dalam system parlemter yang ditulis oleh DANIEL S.LEV. Dalam masa Orde Baru partai politik diberi kesempatan lebih leluasa, tapi setelah pemilu tahun 1971, Golkar menjadi pemenang pertama & disusul tiga partai besar NU, Parmusi & PNI. Dahulu pada tahun 1973 terjadi penyerdehanaan partai. Empat partai islam, yaitu Nahdatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Indonesia, Perti bergabung menjadi Partai Persatuan
Pembangunan. Dan ada lima Partai lagi, yaitu Partai Nasional Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba & IPKI bergabung menjadi Partai Demokrasi Pembangunan. Dengan begitu dahulu pada tahun 1977 akan diikutsertakan dua partai politik